Like Dulu Yaa...Thanks

Basis Kas Menuju Akrual Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan BMN


Basis Kas Menuju Akrual Dan Pengaruhnya Terhadap Kebijakan BMN

Pendahuluan
Pelaksanaan penertiban Barang Milik Negara (BMN) sesuai Keppres Nomor 17 Tahun 2007 telah memasuki babak akhir. Sekitar 21.000 satuan kerja (satker) di seluruh Indonesia telah diinventarisasi dan dinilai serta sedang dilakukan proses sertifikasi atas nama pemerintah Republik Indonesia.

Aset Tetap dalam Standar Akuntansi Pemerintah atau lebih dikenal dengan Barang Milik Negara dalam Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 merupakan komponen aset operasi pemerintah yang penting dalam menjalankan operasional pemerintahan. BMN memiliki sifat yang rentan terhadap penurunan kapasitas sejalan dengan penggunaan dan pemanfaatannya. Oleh karena itu pemerintah harus menyajikan informasi tentang nilai BMN secara memadai agar dapat digunakan untuk pengambilan keputusan dalam pengelolaan aset.
Salah satu informasi yang sangat dibutuhkan dalam pengambilan keputusan dalam pengelolaan BMN adalah informasi mengenai nilai wajar aset. Dalam rangka penyajian nilai wajar BMN tersebut, pemerintah dapat melakukannya melalui penetapan kebijakan penyusutan.

Basis akrual pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 walaupun tidak secara eksplisit diungkapkan akan tetapi secara implisit dapat dilihat pada Pasal 1 ayat (13) dan ayat (14) undangundang ini. Dalam Pasal 1 ayat (13) tersebut dinyatakan bahwa pendapatan Negara adalah hak pemerintah pusat yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih pemerintah. Begitu juga Pasal 1 ayat (14) yang menyatakan belanja Negara adalah kewajiban pemerintah yang diakui sebagai pengurang bersih kekayaan pemerintah.

Selanjutnya pada Pasal 36 ayat (1) UU No.17 Tahun 2003 secara tegas dinyatakan bahwa basis akrual harus dilaksanakan oleh pemerintah paling lambat 5 tahun setelah undang-undang ini diterapkan.

Basis kas yang selama ini telah dilaksanakan oleh pemerintah sejak tahun 2004 adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar yang digunakan untuk pengakuan pendapatan, belanja dan pembiayaan.

Basis kas akan mencatat kegiatan keuangan saat kas atau uang telah diterima. Misalkan perusahaan menjual produknya akan tetapi uang pembayaran belum diterima, maka pencatatan pendapatan dari penjualan produk tersebut tidak dilakukan sebelum kas tersebut diterima. Jika kas telah diterima maka transaksi tersebut baru akan dicatat.

Pada basis akrual, transaksi dicatat pada saat terjadinya, walaupun uang belum benar-benar diterima atau dikeluarkan. Dengan kata lain basis akrual digunakan untuk pengukuran aset, kewajiban dan ekuitas dana.

Dapat disimpulkan bahwa basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima.

Kata kunci yang menghubungkan secara langsung mengapa pada basis akrual BMN harus disusutkan adalah yang menjadi beban pada basis kas adalah semua yang berkaitan dengan keluarnya kas. Padahal dalam akuntansi dikenal secara umum biaya yang betul-betul  menyebabkan kas keluar dan juga biaya yang berasal dari non-kas. Dalam hal ini yang terkait dengan non-kas diantaranya adalah biaya-biaya yang terkait dengan akumulasi penyusutan BMN maupun akumulasi penyusutan piutang tidak tertagih.

Sehubungan dengan kegiatan penertiban BMN, sebetulnya pemerintah telah melaksanakan pekerjaan besar terkait dengan revaluasi atau penilaian kembali BMN pada 21.000 satker di Indonesia. Revaluasi ini senyatanya adalah kegiatan untuk memberikan nilai wajar pada BMN yang diperoleh sebelum tahun anggaran 2004. Setelah tahun 2004, seluruh BMN dianggap masih mencerminkan nilai wajarnya karena dokumen-dokumen sumber untuk penatausahaan BMN tersebut yang berasal dari Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D) dari Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara masih dapat ditelusuri keberadaannya di masing-masing satuan kerja.

Oleh karena itu dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP) saat ini seyogyanya terdapat nilai tercatat BMN yang berasal dari dua sumber : nilai wajar hasil penertiban (pengadaan sebelum tahun 2004) dan nilai BMN yang berdasarkan perolehan (pengadaan setelah tahun 2004).

Untuk mendapatkan nilai wajar yang selalu up to date atas BMN yang nilai tercatatnya bersumber dari dua kegiatan tersebut, maka Direktorat Jenderal Kekayaan Negara (DJKN) harus membuat kebijakan tentang pedoman penyusutan BMN.

Penyusutan adalah penyesuaian nilai sehubungan dengan penurunan kapasitas dan manfaat dari suatu aset. Kapasitas atau manfaat suatu aset tetap semakin lama semakin menurun karena digunakan dalam kegiatan operasi pemerintah dan sejalan dengan itu, maka nilai aset tetap tersebut juga semakin menurun.

Tujuan utama dari penyusutan bukan untuk menumpuk sumber daya bagi pembayaran hutang atau penggantian BMN yang disusutkan. Tujuan dasarnya adalah menyesuaikan nilai BMN supaya dapat mencerminkan nilai wajarnya. Di samping itu penyusutan juga dimaksudkan untuk menggambarkan penurunan kapasitas dan manfaat yang diakibatkan pemakaian
BMN dalam kegiatan pemerintahan. Pencatatan penyusutan menghadapi berbagai permasalahan. Masalah dalam akuntansi penyusutan suatu BMN adalah :
1. Penentuan Jenis BMN yang akan disusutkan; Langkah ini untuk meyakinkan bahwa entitas akuntansi yang akan melaksanakan pencatatan penyusutan tidak akan memasukkan BMN berupa Tanah dan Konstruksi Dalam Pengerjaan (KDP)
2. Pengelompokkan BMN;
Penyusutan dapat dilakukan terhadap BMN secara individual dan terhadap sekelompok BMN secara sekaligus. BMN yang harus disusutkan secara berkelompok harus memenuhi
kriteria sebagai berikut :
i. BMN tersebut diperoleh dalam waktu yang bersamaan dan mempunyai masa manfaat yang sama;
ii. Manfaat teknis atas suatu BMN tergantung pada BMN lain (misalnya pada alat-alat kesehatan);
iii. Pembelian BMN dilakukan secara berpasangan dan harga belinya merupakan keseluruhan harga pasangan (misalnya mesin cetak, komputer)
iv. Walaupun pemanfaatannya tidak terlalu bergantung dengan BMN lain, tetapi demi kemudahan dan efisiensi biaya administrasi berbagai BMN dikelompokkan karena kedekatan teknik dan konteks pemanfaatannya.
3. Penetapan Nilai BMN yang wajar;
Masalah penyusutan yang paling utama adalah penetapan nilai BMN. Nilai BMN adalah prasyarat untuk menentukan nilai yang dapat disusutkan.
4. Penetapan Nilai yang Dapat Disusutkan;
Karena BMN milik pemerintah diperoleh bukan untuk tujuan dijual, melainkan untuk sepenuhnya digunakan untuk tugas dan fungsi organisasi, maka nilai sisa/residu tidak diakui.
5. Penetapan Metode penyusutan dan penentuan masa manfaat keekonomian.
Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah Nomor 7 menyediakan tiga metode penyusutan yang dapat digunakan yaitu: (i) metode garis lurus, (ii) metode saldo menurun berganda, dan (iii) metode unit produksi. Tiga metode penyusutan tersebut bebas untuk dipilih. Secara umum yang
paling sering digunakan adalah metode garis lurus karena paling sederhana.

Obligasi menurut definisi konvensional adalah surat hutang yang dikeluarkan oleh perusahaan kepada investor dengan janji membayar bunga secara periodik selama periode tertentu serta membayar nominalnya pada saat jatuh tempo.

Sementara sukuk adalah kekayaan pendukung, pendapatan yang stabil, dapat diperdagangkan dan sertifikat kepercayaan yang sesuai dengan syariah. Pihak yang mengeluarkan sukuk
dapat berasal dari institusi pemerintah, perusahaan swasta, lembaga keuangan maupun otoritas moneter.

Terkait dengan obligasi syariah yang dikeluarkan oleh pemerintah, sukuk yang menjadi kekayaan pendukung penerbitan obligasi tersebut tentu saja BMN. Secara sederhana, prinsip syariah mensyaratkan bahwa satu rupiah hutang harus dijamin dengan kekayaan pendukung sebesar satu rupiah juga.

Berkaitan dengan kebijakan BMN, maka penyusutan pada BMN yang menjadi underlying assets juga harus dipikirkan. Jika yang menjadi sukuk adalah BMN yang berupa Bangunan atau Gedung, maka prinsip syariah yang sudah disampaikan di atas tidak terpenuhi. Dua cara yang bisa ditempuh agar obligasi tersebut tetap memenuhi prinsip syariah maka sebaiknya :
(1) Setiap tahun obligasi syariah yang sudah diterbitkan dibeli kembali (buy back atau early redemption) sesuai dengan jumlah penyusutannya. Hal ini akan merepotkan pemerintah karena
banyak yang harus dipertimbangkan dalam melakukan buy back atau early redemption.
 (2) BMN yang diagunkan berupa Tanah, karena tanah tidak bisa disusutkan. Apabila Tanah yang digunakan sebagai sukuk, maka prinsip syariah tetap dapat diterapkan.

Kesimpulan
Terkait dengan Roadmap Strategic Asset Management, apabila penertiban BMN telah selesai dilaksanakan maka baik Pengelola Barang maupun Kementrian/Lembaga selaku Pengguna Barang dapat memiliki database atau basis data tentang BMN yang lengkap dan andal yang dapat disajikan kepada publik. Basis data tersebut seyogyanya harus dapat dipertanggungjawabkan secara administratif namun juga benar menurut Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP), aspek hukum dan aspek teknis manajemen aset negara.

Penyusutan BMN seperti yang diamanatkan oleh SAP bukan merupakan metode alokasi biaya untuk periode yang menerima manfaat aset tetap tersebut sebagaimana yang diberlakukan di sektor komersial. Hal ini harus ditegaskan agar Pengelola Barang dan Pengguna barang memiliki pemahaman yang sama terkait perbedaan penyusutan aset yang dilakukan oleh entitas akuntansi pada sektor komersial. Penyesuaian nilai ini lebih merupakan upaya untuk  enunjukkan pengurangan nilai karena pengkonsumsian potensi manfaat BMN yang disebabkan oleh pemakaian dan atau pengurangan nilai karenakeusangan dan lain-lain.

Pedoman penyusutan BMN yang menjadi tupoksi DJKN harus dibuat sesegera mungkin sebagai bentuk pelaksanaan amanat UU No. 17 tahun 2003 dan Standar Akuntansi Pemerintah serta upaya penyajian BMN yang up to date sesuai dengan nilai keekonomiannya. Jadi bisa disimpulkan bahwa setelah penertiban dan basis data BMN telah selesai dibuat, pekerjaan lain yang tidak kalah penting yang harus dibuat oleh DJKN adalah bagaimana membuat Pedoman Penyusutan BMN. Hal ini merupakan pekerjaan rumah DJKN yang memerlukan konsentrasi penuh dan pemikiran komprehensif.

Written By Acep Hadinata, Media Kekayaan Negara, Edisi I, Januari 2010

Ads

Like Dulu Yaa... Terima Kasih