Like Dulu Yaa...Thanks

BGS/BSG atas Tanah yang Status Penggunaannya Ada Pada Pengguna Barang

BGS/BSG atas tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengguna Barang menyerahkan tanah yang akan dijadikan objek BGS/BSG kepada Pengelola Barang dengan disertai usulan BGS/BSG dan dokumen pendukung berupa lokasi/alamat, status dan bukti kepemilikan, luas, harga perolehan/NJOP, dan rencana pembangunan gedung yang diinginkan

b. Berdasarkan usulan dari Pengguna Barang, selanjutnya mekanisme BGS/BSG dilaksanakan mengacu pada ketentuan pada angka Romawi VI.1. Lampiran Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96/PMK.06/2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara

Ketentuan Umum Pelaksanaan BGS/BSG BMN

Ketentuan dalam Pelaksanaan BGS/BSG ditetapkan sebagai berikut:

1. Selama masa pengoperasian BGS/BSG, Pengguna Barang harus dapat menggunakan langsung objek BGS/BSG, beserta sarana dan prasarananya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan penetapan dari Pengelola Barang, paling sedikit 10% (sepuluh persen) dari luas objek dan sarana prasarana BGS/BSG dimaksud.

2. Jangka waktu pengoperasian BGS/BSG oleh mitra BGS/BSG paling lama 30 (tiga puluh) tahun terhitung sejak perjanjian ditandatangani.

3. Kewajiban mitra BGS/BSG selama jangka waktu pengoperasian:
a.  membayar kontribusi ke rekening kas umum negara;
 b.  tidak menjaminkan, menggadaikan dan/atau memindahtangankan objek BGS/BSG; dan
c.   memelihara objek BGS/BSG agar tetap dalam kondisi baik.

4.  Pemilihan mitra BGS/BSG dilaksanakan melalui tender dengan mengikutsertakan sekurang-kurangnya 5 (lima) peserta/peminat.

5.  Penghitungan nilai tanah dalam rangka penentuan nilai limit terendah besaran kontribusi dilakukan oleh penilai yang ditetapkan oleh Pengelola Barang.

6.  Nilai limit terendah besaran kontribusi atas pelaksanaan BGS/BSG Barang Milik Negara ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai.

7.  Pembayaran kontribusi dari mitra BSG/BGS, kecuali untuk pembayaran pertama yang harus dilakukan pada saat ditandatanganinya perjanjian BSG/BGS, harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Januari setiap tahun sampai dengan berakhirnya perjanjian BSG/BGS dimaksud, dengan penyetoran ke rekening kas umum negara.

8.  Keterlambatan pembayaran kontribusi dari tanggal tersebut pada butir 7 akan dikenakan denda paling sedikit sebesar 1 ‰ (satu per seribu) per hari.

9.  Dalam hal mitra tidak melakukan pembayaran kontribusi sebanyak tiga kali dalam jangka waktu pengoperasian BGS/BSG, Pengelola Barang dapat secara sepihak mengakhiri perjanjian.

10. Seluruh biaya yang timbul pada tahap persiapan dan pelaksanaan kerjasama    pemanfaatan, antara lain meliputi biaya perizinan, konsultan pengawas, biaya konsultan hukum, dan biaya pemeliharaan objek BGS/BSG, dan biaya audit oleh aparat pengawas fungsional menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan.

11. Setelah masa pengoperasian BGS/BSG berakhir, objek pelaksanaan BGS/BSG harus diaudit oleh aparat pengawas fungsional sebelum diserahkan kepada Pengelola Barang dan/atau Pengguna Barang.


12. Setelah masa pemanfaatan berakhir, bangunan dan fasilitas hasil BGS/BSG ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.

13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) dalam rangka BGS/BSG harus atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Bangun Guna Serah (BGS) dan Bangun Serah Guna (BSG) BMN

Bangun Guna Serah (BGS) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut dalam jangka waktu tertentu yang telah disepakati, untuk selanjutnya tanah beserta bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, diserahkan kembali kepada Pengelola Barang setelah berakhirnya jangka waktu.

Bangun Serah Guna (BSG) adalah pemanfaatan tanah milik pemerintah pusat oleh pihak lain dengan mendirikan bangunan dan/atau sarana, berikut fasilitasnya, dan setelah selesai pembangunannya diserahkan kepada Pengelola Barang untuk kemudian didayagunakan oleh pihak lain tersebut selama jangka waktu tertentu yang disepakati.
Pertimbangan BGS dan BSG dilakukan untuk menyediakan bangunan dan fasilitasnya dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, yang dana pembangunannya tidak tersedia dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Barang Milik Negara yang dapat dijadikan objek BGS/BSG adalah Barang Milik Negara yang berupa tanah, baik tanah yang ada pada Pengelola Barang maupun tanah yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang.

Subjek Pelaksanaan BGS/BSG
1.  Pihak yang dapat melaksanakan BGS/BSG Barang Milik Negara adalah Pengelola Barang.
2.  Pihak-pihak yang dapat menjadi mitra BGS/BSG adalah:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Hukum lainnya.

Kerjasama Pemanfaatan Barang Milik Negara

Kerjasama pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dalam rangka peningkatan penerimaan negara bukan pajak dan sumber pembiayaan lainnya.

Pertimbangan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan untuk mengopTimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, meningkatkan penerimaan negara, dan mengamankan Barang Milik Negara dalam arti mencegah penggunaan Barang Milik Negara tanpa didasarkan pada ketentuan yang berlaku.

Barang Milik Negara yang dapat dijadikan objek kerja sama pemanfaatan adalah tanah dan/atau bangunan, baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang, serta Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

Subjek Pelaksana Kerjasama Pemanfaatan BMN
1. Pihak yang dapat melakukan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara:
a. Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:
1) sebagian tanah dan/atau bangunan yang berlebih dari tanah dan/atau bangunan yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya;
2) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

2. Pihak yang dapat menjadi mitra kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Hukum lainnya.

Kerjasama Pemanfaatan atas sebagian Tanah dan/atau Bangunan yang Berlebih dari Tanah dan/atau Bangunan yang Sudah Digunakan oleh Pengguna Barang

Kerjasama Pemanfaatan atas sebagian Tanah dan/atau Bangunan yang Berlebih dari Tanah dan/atau Bangunan yang Sudah Digunakan oleh Pengguna Barang ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengguna Barang mengajukan usulan kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang, dengan disertai bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas, dan nilai perolehan dan/atau NJOP tanah dan/atau bangunan, perTimbangan yang mendasari usulan kerjasama pemanfaatan, dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

b. Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang tersebut, terutama menyangkut kelayakan kemungkinan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara tanah dan/atau bangunan dimaksud.

c. Apabila kajian atas usulan kerjasama pemanfaatan tersebut menyimpulkan kelayakan dilakukannya kerjasama pemanfaatan, Pengelola Barang membentuk Tim yang anggotanya terdiri atas Pengelola Barang dan Pengguna Barang, untuk melakukan penelitian atas tanah dan/atau bangunan yang akan dilakukan kerjasama pemanfaatan serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis.

d. Dalam pembentukan Tim di atas, Pengelola Barang dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten.

e. Dalam rangka penghitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai Barang Milik Negara yang akan dijadikan objek kerjasama pemanfaatan.

f. Penilai menyampaikan laporan penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim.

g. Tim menyampaikan laporan hasil penelitiannnya atas tanah dan/atau bangunan, berikut hasil penghitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan yang didasarkan pada laporan penilaian kepada Pengelola Barang.

h. Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang memutuskan disetujui atau tidaknya usulan kerjasama pemanfaatan.

i.  Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.

j.  Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan yang sekurang-kurangnya memuat bagian tanah dan/atau bangunan yang akan dijadikan objek kerjasama pemanfaatan, nilai tanah dan/atau bangunan, besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan, dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

k. Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang tersebut dalam huruf j, Pengguna Barang melakukan tender untuk mendapatkan mitra kerjasama pemanfaatan.

l.  Pengguna Barang menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan hasil pelaksanaan pemilihan dimaksud, disertai dengan penetapan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.

m. Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dituangkan dalam bentuk naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan antara Pengguna Barang dengan mitra kerja sama pemanfaatan yang sekurang-kurangnya memuat pihak mitra kerja sama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, serta jangka waktu kerja sama pemanfaatan.

n. Penyerahan Barang Milik Negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam berita acara serah terima.

o. Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan kepada Pengelola Barang.

p. Pengguna Barang bersama-sama dengan Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi dan penatausahaan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara tersebut.

q. Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang;

r.  Permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

s. Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, mitra menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan, berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Tata Cara Pelaksanaan BGS dan BSG yang Berada pada Pengelola Barang

Tata Cara Pelaksanaan BGS dan BSG yang Berada pada Pengelola Barang ditetapkan sebagai berikut:
a.  Pengelola Barang menetapkan tanah yang akan dijadikan objek BGS/BSG berdasarkan hasil penelitian kelayakan tersebut.

b.  Pengelola Barang membentuk tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, Pengguna Barang, serta dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten.

c.  Tim bertugas untuk melakukan pengkajian tanah yang akan dijadikan objek BGS/BSG serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis, termasuk tetapi tidak terbatas untuk menyiapkan rincian kebutuhan bangunan dan fasilitas yang akan ditenderkan, penelitian indikasi biaya yang diperlukan untuk penyediaan bangunan dan fasilitasnya, dan melakukan tender calon mitra BGS/BSG.

d. Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan perhitungan nilai limit terendah besaran kontribusi BGS/BSG atas Barang Milik Negara yang akan menjadi objek BGS/BSG.

e.  Penilai menyampaikan laporan penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim.

f.  Tim menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang terkait dengan hasil pengkajian atas tanah, dengan disertai perhitungan nilai limit terendah besaran kontribusi BGS/BSG dari penilai.

g.  Berdasarkan laporan tim dimaksud, Pengelola Barang menerbitkan surat penetapan nilai tanah yang akan dilakukan BGS/BSG dan nilai limit terendah kontribusi atas pelaksanaan BGS/BSG, dan rencana kebutuhan bangunan dan fasilitasnya.

h.  Berdasarkan surat penetapan tersebut, tim melakukan tender pemilihan mitra  BGS/BSG.

i.   Hasil pelaksanaan tender disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan dengan menerbitkan surat keputusan pelaksanaan BGS/BSG dimaksud, yang antara lain memuat objek BGS/BSG, nilai kontribusi, mitra BGS/BSG, dan jangka waktu BGS/BSG.

j.   Pelaksanaan BGS/BSG dituangkan dalam perjanjian BGS/BSG antara Pengelola Barang dengan mitra BGS/BSG.

k. Mitra BGS/BSG menyetorkan ke rekening kas umum negara uang kontribusi tetap setiap tahun paling lambat tanggal 31 Januari kecuali untuk tahun pertama selambat-lambatnya pada saat perjanjian BGS/BSG ditandatangani.

l.  Setelah pembangunan selesai, mitra BSG menyerahkan objek BSG beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang.

m. Mitra BSG mengoperasikan objek BSG setelah penyerahan objek BSG sesuai dengan perjanjian BSG.

n.  Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi, dan penatausahaan pelaksanaan BGS Barang Milik Negara dimaksud.

o.  Penyerahan kembali objek BGS beserta fasilitasnya kepada Pengelola Barang dilaksanakan setelah masa pengopersian BGS yang diperjanjikan berakhir dan dituangkan dalam suatu berita acara serah terima barang.

Kerjasama Pemanfaatan BMN selain Tanah dan/atau Bangunan

Kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengguna Barang mengajukan usul kerjasama pemanfaatan kepada Pengelola Barang, disertai dengan pertimbangan kerjasama pemanfaatan, nilai perolehan, fotokopi dokumen kepemilikan, kartu identitas barang, dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

b. Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang tersebut, terutama menyangkut kelayakan kemungkinan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dimaksud.

c. Berdasarkan kajian dimaksud, Pengelola Barang memutuskan disetujui atau tidaknya usulan kerjasama pemanfaatan yang diajukan oleh Pengguna Barang.

d. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya.

e. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan atas usulan kerjasama pemanfaatan, yang sekurang-kurangnya memuat objek kerjasama pemanfaatan, jangka waktu kerjasama pemanfaatan, kewajiban pengguna membentuk Tim yang akan melakukan penelitian terhadap objek kerjasama pemanfaatan, serta menghitung besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan.

f.  Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang membentuk Tim yang unsur-unsurnya terdiri atas Pengguna Barang dan Pengelola Barang dan dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang kompeten.

g. Hasil penelitian, penghitungan besaran kontribusi tetap, dan pembagian keuntungan, disampaikan kepada Pengguna Barang untuk mendapatkan penetapan.

h. Pengguna Barang melakukan tender untuk mendapatkan mitra kerjasama pemanfaatan berdasarkan penetapan sebagaimana tersebut pada butir g.

i.  Pengguna Barang menetapkan mitra kerjasama pemanfaatan, disertai dengan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan kerjasama pemanfaatan.


j.  Pelaksanaan kerja sama pemanfaatan dituangkan dalam naskah perjanjian kerja sama pemanfaatan antara Pengguna Barang dengan mitra kerja sama pemanfaatan, yang sekurang-kurangnya memuat objek kerjasama pemanfaatan, mitra kerja sama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, serta jangka waktu kerja sama pemanfaatan.

k. Penyerahan Barang Milik Negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam berita acara serah terima.

l.  Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dimaksud kepada Pengelola Barang, disertai bukti setor kontribusi tetap, dan fotokopi perjanjian kerjasama pemanfaatan.

m. Pengguna Barang dan Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi, dan  menatausahakan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan.

n. Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang;

o. Permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

p. Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, mitra menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Kerjasama Pemanfaatan atas Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengelola Barang

Kerjasama Pemanfaatan atas Tanah dan/atau Bangunan yang Berada pada Pengelola Barang ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengelola Barang membentuk Tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, yang akan melakukan penelitian mengenai tanah dan/atau bangunan yang dijadikan objek kerjasama pemanfaatan, menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis, dan melakukan pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan.

b. Dalam pembentukan Tim di atas, Pengelola Barang dapat mengikutsertakan unsur instansi/lembaga teknis yang berkompeten.

c. Dalam rangka penghitungan besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan nilai Barang Milik Negara yang akan dijadikan objek kerjasama pemanfaatan.

d. Penilai menyampaikan laporan penilaian kepada Pengelola Barang melalui Tim.

e. Tim menyampaikan laporan kepada Pengelola Barang terkait dengan hasil penelitian atas tanah dan/atau bangunan, penghitungan besaran kontribusi tetap, dan pembagian hasil keuntungan yang didasarkan pada laporan penilaian.

f. Berdasarkan laporan Tim dimaksud, Pengelola Barang menerbitkan surat penetapan nilai tanah dan/atau bangunan, besaran kontribusi tetap dan pembagian hasil keuntungan.

g. Berdasarkan surat penetapan tersebut, Tim melakukan tender untuk mendapatkan mitra kerjasama pemanfaatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

h. Hasil pelaksanaan pemilihan mitra kerjasama pemanfaatan disampaikan kepada Pengelola Barang untuk ditetapkan.

i.  Apabila telah memenuhi persyaratan dan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan keputusan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan tanah dan/atau bangunan dimaksud, sekurang-kurangnya memuat objek kerjasama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, mitra kerjasama pemanfaatan, dan jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

j.  Tim menyiapkan konsep perjanjian kerjasama pemanfaatan serta menyiapkan konsep berita acara serah terima barang.

k. Pelaksanaan kerjasama pemanfaatan dituangkan dalam naskah perjanjian dalam akta notaris, antara Pengelola Barang dengan mitra kerjasama pemanfaatan, yang antara lain memuat objek kerjasama pemanfaatan, mitra kerja sama pemanfaatan, besaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan, hak dan kewajiban para pihak, mekanisme pembayaran, sanksi, serta jangka waktu kerja sama pemanfaatan, dengan memperhatikan azas optimalisasi daya guna dan hasil guna Barang Milik Negara, serta peningkatan penerimaan negara.

l. Pengelola Barang melakukan monitoring, evaluasi, dan penatausahaan pelaksanaan kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara.

m. Perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengelola Barang;

n. Permohonan perpanjangan jangka waktu kerjasama pemanfaatan harus disampaikan oleh mitra kerjasama kepada Pengelola Barang paling lambat 1 (satu) tahun sebelum berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan.

o. Setelah berakhirnya jangka waktu kerjasama pemanfaatan, mitra menyerahkan objek kerjasama pemanfaatan, berikut dengan sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan, dilengkapi dengan dokumen terkait kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Ketentuan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan BMN

Ketentuan Umum Pelaksanaan Kerjasama Pemanfaatan ditetapkan sebagai berikut:

1.    Kerjasama pemanfaatan tidak mengubah status Barang Milik Negara yang menjadi objek kerjasama pemanfaatan.

2.    Sarana dan prasarana yang menjadi bagian dari pelaksanaan kerjasama pemanfaatan adalah Barang Milik Negara sejak pengadaannya.

3.    Jangka waktu kerjasama pemanfaatan Barang Milik Negara paling lama 30 (tiga puluh) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.

4.    Penerimaan negara yang wajib disetorkan mitra kerjasama pemanfaatan selama jangka waktu kerjasama pemanfaatan, terdiri dari:
a. kontribusi tetap; dan
b. pembagian keuntungan hasil pendapatan kerja sama pemanfaatan Barang Milik Negara.
   
5.   Penghitungan nilai Barang Milik Negara
Baik yang berada pada Pengelola Barang maupun yang berada pada Pengguna Barang, dalam rangka penentuan besaran kontribusi tetap dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang.
   
6.   Penetapan besaran kontribusi tetap
a. besaran kontribusi tetap atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai;
b. besaran kontribusi tetap atas Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai.
   
7. Pembayaran kontribusi tetap oleh mitra kerjasama pemanfaatan untuk pembayaran pertama harus dilakukan pada saat ditandatanganinya perjanjian kerjasama pemanfaatan, dan bayaran kontribusi tahun berikutnya harus dilakukan paling lambat tanggal 31 Maret setiap tahun sampai berakhirnya perjanjian kerjasama pemanfaatn, dengan penyetoran ke rekening kas umum negara.
   
8.  Pembagian keuntungan hasil pendapatan harus disetor ke rekening kas umum negara paling lambat tanggal 31 Maret tahun berikutnya.
   
9. Keterlambatan pembayaran kontribusi tetap dan pembagian keuntungan dari tanggal tersebut pada butir 12 dan butir 13 dikenakan denda paling sedikit sebesar 1 ‰ (satu per seribu) per hari.
   
10. Mitra kerjasama pemanfaatan ditentukan melalui pemilihan calon mitra kerjasama pemanfaatan (tender) yang dilakukan dengan mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan pengadaan barang/jasa, kecuali Barang Milik Negara yang bersifat khusus dapat dilakukan penunjukan langsung.
   
11.  Seluruh biaya yang Timbul pada tahap persiapan dan pelaksanaan kerjasama   pemanfaatan, antara lain meliputi biaya perizinan, konsultan pengawas, biaya konsultan hukum, dan biaya pemeliharaan objek kerjasama pemanfaatan, menjadi beban mitra kerjasama pemanfaatan;
   
12.  Surat persetujuan kerjasama pemanfaatan dari Pengelola Barang dinyatakan tidak berlaku apabila dalam jangka waktu satu tahun sejak ditetapkan tidak ditindaklanjuti dengan penandatanganan surat perjanjian kerjasama pemanfaatan.
   
13. Izin Mendirikan Bangunan (IMB) harus atas nama Pemerintah Republik Indonesia.

Pinjam Pakai Barang Milik Negara

Pinjam pakai Barang Milik Negara adalah penyerahan penggunaan Barang Milik Negara antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah dalam jangka waktu tertentu tanpa menerima imbalan dan setelah jangka waktu berakhir Barang Milik Negara tersebut diserahkan kembali kepada pemerintah pusat.

Pertimbangan Pinjam pakai Barang Milik Negara dilakukan untuk mengoptimalkan penggunaan Barang Milik Negara yang belum/tidak dipergunakan untuk pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan pusat dan untuk menunjang pelaksanaan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Barang Milik Negara yang dapat dipinjam-pakaikan adalah tanah dan/atau bangunan, baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang, serta Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

Subjek Pelaksana Pinjam Pakai
1. Pihak-pihak yang dapat meminjam-pakaikan Barang Milik Negara adalah:
a. Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
b. Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:
1) sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang;
2)   Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.
2. Pihak yang dapat meminjam Barang Milik Negara adalah pemerintah daerah.

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN oleh Pengguna Barang

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai dilaksanakan oleh Pengelola Barang atau Pengguna Barang. Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang ditetapkan sebagai berikut:

a. Pengguna Barang mengajukan usulan pinjam pakai kepada Pengelola Barang, yang sekurang-kurangnya memuat pertimbangan yang mendasari diajukannya permintaan, jenis dan spesifikasi barang, detil peruntukan dan jangka waktu pinjam pakai.

b. Pengelola Barang melakukan kajian atas usulan Pengguna Barang, terutama menyangkut kelayakan kemungkinan peminjaman Barang Milik Negara tersebut.

c. Berdasarkan hasil kajian sebagaimana dimaksud dalam huruf b, Pengelola Barang dapat menyetujui atau tidaknya usulan pinjam pakai.

d. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang, disertai alasannya.

e. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai Barang Milik Negara, yang sekurang-kurangnya memuat pihak yang akan meminjam, Barang Milik Negara yang dipinjamkan, jangka waktu peminjaman, dan kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan Barang Milik Negara yang dipinjam.

f.  Berdasarkan persetujuan pinjam pakai tersebut, Pengguna Barang melaksanakan pinjam pakai yang dituangkan dalam naskah perjanjian pinjam pakai antara Pengguna Barang dan pemerintah daerah, yang antara lain memuat subjek dan objek pinjam pakai, jangka waktu peminjaman, hak dan kewajiban para pihak antara lain kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan dan menanggung biaya yang timbul selama pinjam pakai, dan persyaratan lain yang dianggap perlu.

g. Pengguna Barang menyampaikan laporan pelaksanaan pinjam pakai kepada Pengelola Barang.

h. Setelah berakhirnya jangka waktu pinjam pakai, peminjam wajib menyerahkan objek pinjam pakai kepada Pengguna Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima, yang tembusannya disampaikan kepada Pengelola Barang.

Tata Cara Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN oleh Pengelola Barang

Pelaksanaan Pinjam Pakai Barang Milik Negara oleh Pengelola Barang ditetapkan sebagai berikut:

a. Permintaan pinjam pakai yang diajukan oleh pemerintah daerah kepada Pengelola Barang sekurang-kurangnya memuat pertimbangan yang mendasari diajukannya permintaan, dan luas, lokasi, serta detil peruntukan tanah dan/atau bangunan.

b. Pengelola Barang melakukan kajian atas permintaan pemerintah daerah tersebut, terutama menyangkut kelayakan peminjaman tanah dan/atau bangunan yang diusulkan.

c. Berdasarkan hasil kajian tersebut dalam huruf b, Pengelola Barang dapat menyetujui atau tidaknya permintaan pinjam pakai tanah dan/atau bangunan dimaksud.

d. Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permintaan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada pemerintah daerah yang mengajukan permintaan pinjam pakai, disertai alasannya.

e. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permintaan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pinjam pakai tanah dan/atau bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat pihak yang akan meminjam tanah dan/atau bangunan, tanah dan/atau bangunan yang dipinjamkan, jangka waktu peminjaman, dan kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan tanah dan/atau bangunan yang dipinjam.

f. Pelaksanaan pinjam pakai dituangkan dalam naskah perjanjian pinjam pakai antara Pengelola Barang dengan pemerintah daerah selaku peminjam, yang antara lain memuat subjek dan objek pinjam pakai, jangka waktu peminjaman, hak dan kewajiban para pihak antara lain kewajiban peminjam untuk melakukan pemeliharaan dan menanggung biaya yang timbul selama pinjam pakai, dan persyaratan lain yang dianggap perlu.

g. Setelah berakhirnya jangka waktu peminjaman, peminjam wajib menyerahkan objek pinjam pakai kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima.

Ketentuan Umum Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN

Ketentuan Umum Pelaksanaan Pinjam Pakai BMN ditetapkan sebagai berikut:

1.    Barang Milik Negara yang dapat dipinjam-pakaikan harus dalam kondisi belum/tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan.

2.    Tanah dan/atau bangunan yang dapat dipinjam-pakaikan Pengelola Barang meliputi tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang yang seluruhnya belum/tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan pemerintahan.

3.    Tanah dan/atau bangunan yang dapat dipinjam-pakaikan Pengguna Barang meliputi sebagian tanah dan/atau bangunan yang merupakan sisa dari tanah dan/atau bangunan yang sudah digunakan oleh Pengguna Barang dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya.

4.    Jangka waktu peminjaman Barang Milik Negara paling lama 2 (dua) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian pinjam pakai, dan dapat diperpanjang.

5.    Dalam hal jangka waktu peminjaman Barang Milik Negara akan diperpanjang, permintaan perpanjangan jangka waktu pinjam pakai dimaksud harus sudah diterima Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum jangka waktu pinjam pakai berakhir.

6.    Tanah dan/atau bangunan yang dipinjam-pakaikan harus digunakan sesuai peruntukan dalam perjanjian pinjam pakai dan tidak diperkenankan mengubah, baik menambah dan/atau mengurangi bentuk bangunan.

7.    Pemeliharaan dan segala biaya yang timbul selama masa pelaksanaan pinjam pakai menjadi tanggung jawab peminjam.

8.    Setelah masa pinjam pakai berakhir, peminjam harus mengembalikan Barang Milik Negara yang dipinjam dalam kondisi sebagaimana yang dituangkan dalam perjanjian.

Tata Cara Penyewaan BMN Selain Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengguna Barang

Penyewaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan oleh Pengguna Barang ditetapkan sebagai berikut:

a.  Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang disertai dengan hasil penelitian mengenai kelayakan kemungkinan penyewaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dimaksud, termasuk pertimbangan mengenai calon penyewa, nilai sewa dan jangka waktu penyewaan.

b.  Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan untuk menyewakan Barang Milik Negara tersebut.

c.  Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang, disertai alasannya.

d.  Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan, yang sekurang-kurangnya memuat Barang Milik Negara yang disewakan, calon penyewa, nilai sewa, dan jangka waktu sewa.

e.  Pengguna Barang menetapkan surat keputusan penyewaan yang sekurang-kurangnya memuat jenis, nilai, besaran sewa Barang Milik Negara, penyewa, dan jangka waktu penyewaan.

f.   Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum negara, paling lambat pada saat surat perjanjian ditandatangani.

g.  Penyewaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa.

h.  Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan tersebut kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.

i. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

j. Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang dapat membentuk Tim dan/atau menugaskan penilai untuk melakukan penelitian dan kajian atas usulan sewa Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang guna menentukan besaran tarif sewa dimaksud.

Tata Cara Penyewaan Sebagian Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang

Tata Cara Penyewaan Sebagian Tanah dan/atau Bangunan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ditetapkan sebagai berikut:

a.  Pengguna Barang mengajukan usulan kepada Pengelola Barang untuk menyewakan sebagian tanah dan/atau bangunan dengan disertai pertimbangan penyewaan, bukti kepemilikan, gambar lokasi, luas yang akan disewakan, nilai perolehan dan NJOP tanah dan/atau bangunan, data transaksi sebanding dan sejenis, calon penyewa, nilai sewa, serta jangka waktu penyewaan.

b.  Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan untuk menyewakan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang tersebut.

c.  Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang, disertai alasannya.

d. Dalam hal Pengelola Barang menyetujui usulan tersebut, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penyewaan atas sebagian tanah dan/atau bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat tanah dan/atau bangunan yang disewakan, nilai tanah dan/atau bangunan, pihak penyewa, nilai sewa dan jangka waktu sewa.

e.  Pengguna Barang menetapkan keputusan pelaksanaan penyewaan yang sekurang-kurangnya memuat informasi tentang tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan, besaran tarif sewa, calon penyewa dan jangka waktu sewa.

f.   Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum negara, paling lambat pada saat surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani.

g.  Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang memuat sekurang-kurangnya hak dan kewajiban para pihak, serta ditandatangani oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dan pihak penyewa.

h.  Pengguna Barang melaporkan pelaksanaan sewa menyewa sebagian tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang dengan disertai bukti setor dan perjanjian sewa menyewa.

i.   Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka permintaan tersebut harus disampaikan oleh Pengguna Barang kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

j.   Dalam hal diperlukan, Pengelola Barang dapat membentuk Tim dan/atau menugaskan penilai untuk melakukan penelitian dan kajian atas usulan sewa Barang Milik Negara berupa sebagian tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang guna menentukan besaran tarif sewa dimaksud.

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Oleh Pengelola Barang

Tata Cara Pelaksanaan Sewa Barang Milik Negara Oleh Pengelola Barang ditetapkan sebagai berikut:

a.  Pengelola Barang melakukan penelitian mengenai:
1) kemungkinan penyewaan Barang Milik Negara yang ada dalam pengelolaannya, yang  didasarkan pada kebutuhan Pengelola Barang untuk melakukan penyewaan tanah dan/atau bangunan dimaksud;
2) kemungkinan kelayakan penyewaan tanah dan/atau bangunan berdasarkan permintaan pihak lain yang akan menyewa tanah dan/atau bangunan dimaksud.

b.  Pengelola Barang menetapkan tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan berdasarkan hasil penelitian kelayakan tersebut.

c.  Pengelola Barang membentuk tim yang beranggotakan unsur Pengelola Barang, yang akan melakukan penelitian dalam rangka penyewaan dimaksud terhadap tanah dan/atau bangunan yang akan disewakan serta menyiapkan hal-hal yang bersifat teknis.

d.  Pengelola Barang menugaskan penilai untuk melakukan penghitungan Barang Milik Negara dalam rangka penentuan besaran tarif sewa minimum dan melaporkan hasil penilaiannya kepada Pengelola Barang melalui Tim.

e.  Tim menyampaikan laporan pelaksanaan tugasnya disertai laporan penilaian Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang.

f.  Pengelola Barang memutuskan untuk menyetujui atau tidaknya permintaan sewa Barang Milik Negara dengan mempertimbangkan laporan Tim.

g.  Dalam hal Pengelola Barang tidak menyetujui permintaan tersebut, Pengelola Barang memberitahukan kepada pihak yang mengajukan permintaan sewa, disertai alasannya.

h.  Dalam hal Pengelola Barang menyetujui permintaan tersebut, Pengelola Barang menetapkan surat keputusan penyewaan tanah dan/atau bangunan, yang sekurang-kurangnya memuat tanah dan/atau bangunan yang disewakan, nilai tanah dan/atau bangunan, besaran sewa atas tanah dan/atau bangunan, pihak penyewa dan jangka waktu sewa.

i.   Penyewa menyetorkan keseluruhan uang sewa ke rekening kas umum negara, paling lambat pada saat surat perjanjian sewa menyewa ditandatangani.

j.   Penyewaan tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam perjanjian sewa menyewa yang ditandatangani oleh Pengelola Barang dan pihak penyewa.

k.  Pengelola Barang menatausahakan pelaksanaan sewa tanah dan/atau bangunan.

l.   Setelah berakhirnya masa sewa, penyewa menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang disewa kepada Pengelola Barang, yang penyerahannya dituangkan dalam berita acara serah terima.

m. Dalam hal penyewa mengajukan permintaan perpanjangan jangka waktu sewa, maka   permintaan tersebut harus disampaikan kepada Pengelola Barang paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya jangka waktu sewa.

n.  Pengelola Barang melakukan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan penyewaan Barang Milik Negara.

Ketentuan Umum Penyewaan Barang Milik Negara



Ketentuan dalam Penyewaan Barang Milik Negara ditetapkan sebagai berikut:

1.   Barang Milik Negara yang dapat disewakan adalah Barang Milik  Negara yang dalam kondisi belum atau tidak digunakan oleh Pengguna Barang atau Pengelola Barang.
2.   Jangka waktu sewa Barang Milik Negara paling lama 5 (lima) tahun sejak ditandatanganinya perjanjian, dan dapat diperpanjang.
3.   Perpanjangan jangka waktu sewa Barang Milik Negara dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut :
a. untuk sewa yang dilakukan oleh Pengelola Barang, perpanjangan dilakukan setelah dilakukan evaluasi oleh Pengelola Barang;
b. untuk sewa yang dilakukan oleh Pengguna Barang, perpanjangan dilakukan setelah dievaluasi oleh Pengguna Barang dan disetujui oleh Pengelola Barang.

4.   Penghitungan besaran sewa minimum didasarkan pada formula tarif sewa yang diatur dalam Lampiran II.A Peraturan Menteri Keuangan Nomor 96 Tahun 2007

5.   Penghitungan nilai Barang Milik Negara dalam rangka penentuan besaran sewa minimum dilakukan sebagai berikut:
a.  penghitungan nilai Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang dilakukan oleh penilai yang ditugaskan oleh Pengelola Barang;
b.  penghitungan nilai Barang Milik Negara untuk sebagian tanah dan/atau bangunan yang   berada pada Pengguna Barang dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/atau penilai;
c.  penghitungan nilai Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, dilakukan oleh tim yang ditetapkan oleh Pengguna Barang dan dapat melibatkan instansi teknis terkait dan/atau penilai. 


6. Penetapan besaran sewa
a. Besaran sewa atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang ditetapkan oleh Pengelola Barang berdasarkan hasil perhitungan penilai;
b. Besaran sewa atas Barang Milik Negara sebagian tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengguna Barang dan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan, ditetapkan oleh Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

7.   Pembayaran uang sewa dilakukan secara sekaligus paling lambat pada saat penandatanganan kontrak. 


8.   Selama masa sewa, pihak penyewa atas persetujuan Pengelola Barang hanya dapat mengubah bentuk Barang Milik Negara tanpa mengubah konstruksi dasar bangunan, dengan ketentuan bagian yang ditambahkan pada bangunan tersebut menjadi Barang Milik Negara. 


9.   Seluruh biaya yang timbul dalam rangka penilaian, dibebankan pada APBN. 


10. Rumah negara golongan I dan golongan II yang disewakan kepada pejabat negara/pegawai negeri, pelaksanaannya berpedoman pada ketentuan yang mengatur mengenai rumah negara.



Penyewaan Barang Milik Negara

Sewa adalah pemanfaatan Barang Milik Negara oleh pihak lain dalam jangka waktu tertentu dan menerima imbalan uang tunai. Pertimbangan untuk Menyewakan Barang Milik Negara dilakukan untuk mengoptimalkan pemanfaatan Barang Milik Negara yang belum/tidak dipergunakan dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi penyelenggaraan pemerintahan, menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga, atau mencegah penggunaan Barang Milik Negara oleh pihak lain secara tidak sah.

Barang Milik Negara yang dapat disewakan adalah tanah dan/atau bangunan, baik yang ada pada Pengelola Barang maupun yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang, dan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak yang dapat menyewakan Barang Milik Negara:
a.  Pengelola Barang, untuk tanah dan/atau bangunan yang berada pada Pengelola Barang;
b.  Pengguna Barang dengan persetujuan Pengelola Barang, untuk:
1) sebagian tanah dan/atau bangunan yang status penggunaannya ada pada Pengguna Barang;
2) Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan.

Pihak yang dapat menyewa Barang Milik Negara meliputi:
a. Badan Usaha Milik Negara;
b. Badan Usaha Milik Daerah;
c. Badan Hukum lainnya;
d. perorangan.

Pemanfaatan Barang Milik Negara

Pemanfaatan adalah pendayagunaan Barang Milik Negara yang tidak dipergunakan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, dalam bentuk sewa, pinjam pakai, kerjasama pemanfaatan, dan bangun serah guna/bangun guna serah dengan tidak mengubah status kepemilikan.

Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan terhadap Barang Milik Negara yang tidak digunakan untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga. Pemanfaatan Barang Milik Negara dapat pula dilakukan terhadap sebagian Barang Milik Negara yang tidak digunakan oleh Pengguna Barang sepanjang menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian /lembaga tersebut.

Pengelola barang menetapkan barang milik negara berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh pengguna barang karena sudah tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan. Pengguna barang milik negara yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk
menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada pengelola barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

Pemanfaatan Barang Milik Negara dilakukan dalam bentuk:
1.    sewa;
2.    pinjam pakai;
3.    kerjasama pemanfaatan;
4.    bangun guna serah dan bangun serah guna.

Tata Cara Pengalihan Status Penggunaan BMN antar Pengguna Barang

Tata cara pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara antar Pengguna Barang  ditetapkan sebagai berikut:
a. Tahap pengajuan usulan
1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usulan pengalihan status penggunaan kepada Pengguna Barang, disertai dengan, penjelasan, pertimbangannya, dan dokumen pendukung, serta dokumen kepemilikan yang wajib disimpannya.
2) Pengguna Barang meneliti usulan pengalihan status penggunaan.
3) Pengguna Barang mengajukan usulan tersebut kepada Pengelola Barang, dengan disertai penjelasan dan pertimbangan, keputusan penetapan status penggunaan, serta surat pernyataan kesediaan menerima pengalihan Barang Milik Negara dari calon Pengguna Barang baru.

b. Tahap persetujuan
1) Pengelola Barang melakukan penelitian atas usulan Pengguna Barang setelah diterimanya usulan secara lengkap, termasuk melakukan peninjauan lapangan dalam hal diperlukan.
2) Berdasarkan hasil penelitian di atas, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan pengalihan status penggunaan yang disampaikan kepada Pengguna Barang lama dan tembusannya disampaikan kepada Pengguna Barang baru.
3) Surat persetujuan tersebut sekurang-kurangnya memuat:
i.   kewajiban Pengguna Barang lama untuk menghapus barang tersebut dari Daftar   Barang Pengguna dengan keputusan Pengguna Barang; dan
ii.  pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara tersebut dituangkan dalam berita acara serah terima antara Pengguna Barang lama dan Pengguna Barang baru.

c. Tahap penghapusan

Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna berpedoman pada tata cara penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan ini.

d. Tahap penetapan status penggunaan

Berdasarkan laporan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna Barang lama, Pengelola Barang menerbitkan keputusan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang baru.

e. Tahap serah terima
Pengguna Barang lama melakukan serah terima kepada Pengguna Barang baru, yang dituangkan dalam berita acara serah terima barang, paling lama 1 (satu) bulan sejak keputusan penghapusan dimaksud diterbitkan dan dilaporkan kepada Pengelola Barang.

f. Tahap pencatatan
1)   Berdasarkan keputusan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang baru mencatat ke dalam Daftar Barang Pengguna atas penyerahan barang tersebut untuk dipergunakan sesuai tugas pokok dan fungsinya dan menyimpan asli/fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya.
2)   Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menyesuaikan   catatan dalam Daftar Barang Milik Negara.

Tata Cara Penetapan Kembali Status Penggunaan BMN berupa Tanah dan atau Bangunan yang Tidak Dipergunakan untuk Penyelenggaraan Tupoksi PB/KPB

Tata cara penetapan kembali status penggunaan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak dipergunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang ditetapkan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan
1) Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola Barang, disertai penjelasan mengenai lokasi dan kondisi tanah dan/atau bangunan.
2) Pengelola Barang melakukan penelitian atas laporan yang disampaikan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang.
3) Dalam hal terdapat permasalahan terkait dengan tanah dan/atau bangunan yang akan diserahkan, maka permasalahan tersebut terlebih dahulu harus diselesaikan oleh Pengguna Barang dan/atau bersama Pengelola Barang sesuai batas kewenangannya dan dapat melibatkan instansi yang terkait.

b. Tahap penetapan penyerahan
1) Berdasarkan laporan Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang, Pengelola Barang menetapkan keputusan mengenai penyerahan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dari Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang kepada Pengelola Barang.
2) Dalam hal Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang tidak menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam angka 4 huruf a poin 1, Pengelola Barang menetapkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan, berdasarkan:
i. hasil inventarisasi tanah dan/atau bangunan;
ii. hasil audit atas penggunaan tanah dan/atau bangunan; atau
iii. Laporan Barang Pengguna Semesteran (LBPS) dan Laporan Barang Pengguna Tahunan   (LBPT).

c. Tahap penghapusan
Pelaksanaan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Kuasa Pengguna berpedoman pada tata cara penghapusan Barang Milik Negara sebagaimana diatur dalam Lampiran VI Peraturan Menteri Keuangan nomor 96 tahun 2007.

d. Tahap penyerahan
1) Setelah dilakukan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna, Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan kepada Pengelola Barang disertai fotokopi dokumen kepemilikan, keputusan penetapan status penggunaan asli, paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal keputusan penghapusan.
2) Penyerahan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan dituangkan dalam berita acara serah terima.

e. Tahap pencatatan
Berdasarkan berita acara serah terima barang, Pengelola Barang menyesuaikan catatan pada daftar Barang Milik Negara.

f. Tindak lanjut penyerahan
Atas penyerahan tanah dan/atau bangunan sebagaimana tersebut di atas, Pengelola Barang melakukan tindak lanjut sebagai berikut:
1) menetapkan status penggunaan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi pemerintah lainnya;
2) memanfaatkan dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara; atau
3) memindahtangankan.

Tata Cara Penetapan Status Penggunaan BMN yang Dioperasikan oleh Pihak Lain

Tata cara penetapan status penggunaan Barang Milik Negara yang dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga ditetapkan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan
Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang menyelesaikan dokumen kepemilikan atas perolehan Barang Milik Negara yang pengadaannya atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah.

b. Tahap pengajuan usulan
Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara, yang akan dioperasikan oleh pihak lain, kepada Pengelola Barang disertai dengan penjelasan dan pertimbangan, dengan melampirkan asli dokumen kepemilikan /berita acara serah terima barang.

c. Tahap penetapan status penggunaan
1) Pengelola Barang menetapkan status penggunaan Barang Milik Negara yang akan dioperasikan oleh pihak lain dengan keputusan setelah diterimanya usulan secara lengkap dari Pengguna Barang.
2) Pengguna Barang menindaklanjuti keputusan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dengan membuat: keputusan penunjukan pengoperasian; dan berita acara serah terima pengoperasian Barang Milik Negara.
3) Dalam hal Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain akan dialih-operasikan kepada pihak lainnya lagi, maka pelaksanaan pengalih-operasian tersebut harus dilaporkan kepada Pengelola Barang.
4) Dalam hal Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya untuk dioperasikan oleh pihak lain, kemudian akan digunakan kembali oleh Pengguna Barang, maka harus dimintakan persetujuan kembali untuk penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang.
5) Barang Milik Negara sebagaimana dimaksud pada angka 3 dapat dioperasikan kembali oleh pihak lain setelah mendapat persetujuan Pengelola Barang.

d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan
1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang dioperasikan oleh pihak lain ke dalam Daftar Barang Milik Negara dan menyimpan asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.
2) Pengelola Barang menghimpun data Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang dioperasikan oleh pihak lain dan menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.
3) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan Barang Milik Negara ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan asli/fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya.

Tata Cara Penetapan Status Penggunaan BMN Berupa Tanah dan atau Bangunan

Tata Cara Penetapan Status Penggunaan Barang Milik Negara  Berupa Tanah dan/atau Bangunan ditetapkan sebagai berikut:

a. Tahap persiapan
1) Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang harus menyelesaikan dokumen kepemilikan (antara lain sertifikat tanah, IMB, dll.) atas Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang pengadaannya atas beban APBN atau perolehan lainnya yang sah, untuk dijadikan dasar pengajuan permintaan penetapan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang.
2) Penyelesaian dokumen kepemilikan atas tanah, berupa sertifikat atas nama Pemerintah Republik Indonesia sebagaimana dimaksud pada butir 1), diajukan kepada Kantor Pertanahan setempat.
3) Penyelesaian dokumen perizinan atas bangunan sebagaimana dimaksud pada butir 1), dilakukan sebelum proses pembangunan dimulai.

b. Tahap pengajuan usulan
1) Kuasa Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada Pengguna Barang disertai dengan asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya atas tanah dan/atau bangunan yang bersangkutan paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya dokumen kepemilikan.
2) Pengguna Barang mengajukan permintaan penetapan status penggunaan kepada Pengelola Barang dengan disertai asli dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya paling lama 1 (satu) bulan sejak diterimanya usulan dari Kuasa Pengguna Barang.

c. Tahap penetapan status penggunaan
Pengelola Barang menetapkan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dengan keputusan.

d. Tahap pendaftaran, pencatatan, dan penyimpanan dokumen kepemilikan
1) Pengelola Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan atas tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Milik Negara, dan menyimpan dokumen kepemilikan asli dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.
2) Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan tanah dan/atau bangunan ke dalam Daftar Barang Pengguna dan menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan asli keputusan penetapan status penggunaannya.
3) Kuasa Pengguna Barang melakukan pendaftaran dan pencatatan ke dalam Daftar Barang Kuasa Pengguna atas tanah dan/atau bangunan dan menyimpan fotokopi dokumen kepemilikan dan dokumen pendukung lainnya menyatu dengan salinan keputusan penetapan status penggunaannya.

Ketentuan Pokok Penggunaan Barang Milik Negara


Penggunaan Barang Milik Negara untuk menjalankan tugas pokok dan fungsi dilakukan berdasarkan penetapan status penggunaan oleh Pengelola Barang. Ketentuan Pokok Penggunaan Barang Milik Negara ditetapkan dengan cara:

1.  Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang.
2.  Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan yang harus ditetapkan status    penggunaannya oleh Pengelola Barang, yaitu:
a.  barang-barang yang mempunyai bukti kepemilikan, seperti sepeda motor, mobil, kapal, pesawat terbang;
b.  barang-barang dengan nilai perolehan di atas Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan.
3.   Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan dengan nilai perolehan sampai dengan Rp 25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) per unit/satuan ditetapkan status penggunaannya oleh Pengguna Barang.
4.   Barang Milik Negara pada Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) yang merupakan alat utama sistem persenjataan, tidak memerlukan penetapan status penggunaan dari Pengelola Barang.
5.   Pencatatan Barang Milik Negara diatur sebagai berikut :
a.  pencatatan oleh Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang dilakukan dalam Daftar Barang Pengguna/Kuasa Pengguna Barang untuk seluruh Barang Milik Negara yang berada dalam penguasaan pengguna/Kuasa Pengguna Barang;
b.  pencatatan oleh Pengelola Barang dilakukan dalam Daftar Barang Milik Negara untuk tanah dan/atau bangunan, dan barang lainnya sebagaimana dimaksud pada angka 2 di atas.
6.   Barang Milik Negara yang dari awal pengadaannya direncanakan untuk penyertaan modal pemerintah pusat atau dihibahkan harus ditetapkan status penggunaannya oleh Pengelola Barang dengan terlebih dahulu diaudit oleh aparat pengawas fungsional.
7.   Barang Milik Negara yang telah ditetapkan status penggunaannya pada Pengguna Barang, dapat digunakan sementara oleh Pengguna Barang lainnya dalam jangka waktu tertentu tanpa harus mengubah status penggunaan Barang Milik Negara tersebut setelah terlebih dahulu mendapatkan persetujuan Pengelola Barang.
8.   Pengguna Barang/Kuasa Pengguna Barang wajib menyerahkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya kepada Pengelola Barang.
9.   Pengelola Barang menetapkan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan yang harus diserahkan oleh Pengguna Barang karena sudah tidak digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan.
10. Dalam rangka optimalisasi Barang Milik Negara sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang, Pengelola Barang dapat mengalihkan status penggunaan Barang Milik Negara dari suatu Pengguna Barang kepada Pengguna Barang lainnya.

1 1.  Dalam hal Barang Milik Negara berupa bangunan dibangun di atas tanah pihak lain,   usulan penetapan status penggunaan bangunan tersebut harus disertai perjanjian antara Pengguna Barang dengan pihak lain tersebut yang memuat jangka waktu, dan kewajiban para pihak.

Perencanaan Kebutuhan, Penganggaran, dan Pengadaan Barang Milik Negara

Pengelolaan barang milik negara meliputi: a.  perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan; c.  penggunaan; d. pemanfaatan; e.  pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian; g.  penghapusan; h. pemindahtanganan; i.   penatausahaan; j.   pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Perencanaan kebutuhan adalah kegiatan merumuskan rincian  kebutuhan  barang  milik negara untuk menghubungkan  pengadaan  barang  yang  telah  lalu dengan  keadaan  yang  sedang  berjalan  sebagai  dasar dalam melakukan tindakan yang akan datang.

Perencanaan  kebutuhan  barang  milik  negara disusun dalam rencana kerja dan anggaran kementerian negara/lembaga/satuan kerja setelah memperhatikan ketersediaan barang milik negara yang ada.

Perencanaan  kebutuhan  barang  milik  negara berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan, dan standar harga. Standar  barang  dan  standar  kebutuhan  ditetapkan  oleh  pengelola barang setelah berkoordinasi dengan instansi atau dinas teknis terkait.

Pengguna barang menghimpun usul rencana kebutuhan barang yang diajukan oleh kuasa pengguna barang yang berada di bawah lingkungannya. Pengguna   barang   menyampaikan   usul   rencana kebutuhan barang milik negara/daerah kepada pengelola barang. Pengelola barang bersama pengguna barang membahas usul tersebut dengan memperhatikan data barang pada pengguna  barang  dan/atau  pengelola  barang  untuk ditetapkan  sebagai  Rencana  Kebutuhan  Barang  MilikNegara (RKBMN).

Pengadaan   barang   milik   negara  dilaksanakan berdasarkan prinsip-prinsip  efisien,  efektif,  transparan  dan terbuka, bersaing, adil/tidak diskriminatif dan akuntabel.

Asas Umum Penggunaan Barang Milik Negara

Sesuai dengan PP 6 Tahun 2006, Barang Milik Negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang sah. Pengelolaan barang milik negara/daerah meliputi: a. perencanaan kebutuhan dan penganggaran; b. pengadaan;  c. PENGGUNAAN ; d. pemanfaatan;  e. pengamanan dan pemeliharaan; f. penilaian;  g. penghapusan; h. pemindahtanganan; i. penatausahaan; dan  j. pembinaan, pengawasan dan pengendalian.

Penggunaan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pengguna Barang dalam mengelola dan menatausahakan Barang Milik Negara yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan.

Penggunaan Barang Milik Negara oleh Pengguna Barang dan Kuasa Pengguna Barang dibatasi hanya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga. Tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan sesuai tugas pokok dan fungsi Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang wajib diserahkan kepada Pengelola Barang.

Pada dasarnya Barang Milik Negara  digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004. Oleh karena itu, sesuai Pasal 45 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 Barang Milik Negara yang diperlukan bagi penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah tidak dapat dipindahtangankan.

Dalam rangka menjamin tertib penggunaan, pengguna barang harus melaporkan kepada pengelola barang atas semua barang milik negara/daerah yang diperoleh kementerian /lembaga/ satuan kerja perangkat daerah untuk ditetapkan status penggunaannya.

Status Penggunaan Barang Milik Negara

Status penggunaan Barang  Milik Negara ditetapkan oleh pengelola barang. Penetapan status penggunaan Barang Milik Negara dilakukan dengan tata cara sebagai berikut:
a. Pengguna barang melaporkan barang milik negara yang diterimanya kepada pengelola barang disertai dengan usul penggunaan;
b. Pengelola barang meneliti laporan tersebut dan menetapkan status penggunaan barang milik negara dimaksud.

Barang  Milik Negara dapat ditetapkan status penggunaannya untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga, untuk dioperasikan oleh pihak lain dalam rangka menjalankan pelayanan umum sesuai tugas pokok dan fungsi kementerian negara/lembaga yang bersangkutan.

Penetapan status penggunaan tanah dan/atau bangunan dilakukan dengan ketentuan bahwa tanah dan/atau bangunan tersebut diperlukan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang yang bersangkutan. Pengguna barang dan/atau kuasa pengguna barang wajib menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan Kepada pengelola barang.

Pengguna Barang  Milik Negara yang tidak menyerahkan tanah dan/atau bangunan yang tidak digunakan untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi instansi bersangkutan kepada pengelola barang dikenakan sanksi berupa pembekuan dana pemeliharaan tanah dan/atau bangunan dimaksud.

Pejabat Pengelolaan Barang Milik Negara


Pada dasarnya barang milik negara digunakan untuk penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian Negara/lembaga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1Tahun 2004.

Terkait dengan hal tersebut, pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 menetapkan bahwa menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang bagi kementerian Negara/lembaga yang dipimpinnya.

Sebagai konsekuensi dari prinsip tersebut di atas, maka tanah dan/atau bangunan milik negara yang tidak dimanfaatkan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi instansi yang bersangkutan wajib diserahkan pemanfaatannya kepada Menteri Keuangan untuk kepentingan penyelenggaraan tugas pemerintahan negara/daerah sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 49 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004.

Menteri Keuangan  melakukan pemanfaatan atas tanah dan/atau bangunan tersebut untuk:
1) digunakan oleh instansi lain yang memerlukan tanah/bangunan dalam rangka penyelenggaraan tugas pokok dan fungsinya melalui pengalihan status penggunaan;
2) dimanfaatkan, dalam bentuk sewa, kerja sama pemanfaatan, pinjam pakai, bangun guna serah dan bangun serah guna; atau
3) dipindahtangankan, dalam bentuk penjualan, tukar menukar, hibah, penyertaan modal pemerintah pusat/daerah.

Dalam pengelolan barang milik negara, Menteri Keuangan adalah pengelola barang,  Menteri/pimpinan lembaga adalah pengguna barang, dan kepala kantor satuan kerja adalah kuasa pengguna barang.

Asas Umum Pengelolaan Barang Milik Negara


Dalam rangka menjamin terlaksananya tertib administrasi dan tertib pengelolaan barang milik negara  diperlukan adanya kesamaan persepsi dan langkah secara integral dan menyeluruh dari unsur-unsur yang terkait dalam pengelolaan barang milik Negara.

Pengelolaan barang milik negara  dilaksanakan dengan memperhatikan asas-asas sebagai berikut:
Asas fungsional, yaitu pengambilan keputusan dan pemecahan masalah-masalah di bidang pengelolaan barang milik Negara/daerah yang dilaksanakan oleh kuasa pengguna barang, pengguna barang, dan pengelola barang sesuai fungsi, wewenang, dan tanggung jawab masingmasing.

Asas kepastian hukum, yaitu pengelolaan barang milik Negara harus dilaksanakan berdasarkan hukum dan peraturan perundang-undangan.

Asas transparansi, yaitu penyelenggaraan pengelolaan barang milik negara harus transparan terhadap hak masyarakat dalam memperoleh informasi yang benar.

Asas efisiensi, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah diarahkan agar barang milik negara  digunakan sesuai batasan-batasan standar kebutuhan yang diperlukan dalam rangka menunjang penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi pemerintahan secara optimal.

Asas akuntabilitas
, yaitu setiap kegiatan pengelolaan barang milik negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada rakyat.

Asas kepastian nilai, yaitu pengelolaan barang milik negara/daerah harus didukung oleh adanya ketepatan jumlah dan nilai barang dalam rangka optimalisasi pemanfaatan dan pemindahtanganan barang milik negara serta penyusunan Neraca Pemerintah.

Pengertian Barang Milik Negara

Barang milik negara adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBN atau berasal dari perolehan lainnya yang syah.


Barang dari perolehan lainnya yang syah meliputi:
a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan atau yang sejenis;
b. barang yang diperoleh sebagai pelaksanaan dari perjanjian/kontrak;
c. barang yang diperoleh berdasarkan ketentuan undangundang;atau
d. barang yang diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ruang lingkup barang milik negara mengacu pada pengertian barang milik negara berdasarkan rumusan dalam Pasal 1 angka 10 dan angka 11 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.  Atas dasar pengertian tersebut lingkup barang milik negara  disamping berasal dari pembelian atau perolehan atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara  juga berasal dari perolehan lainnya yang sah.

Barang milik negara yang berasal dari perolehan lainnya yang sah diperjelas lingkupnya yang meliputi barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/sejenisnya, diperoleh sebagai pelaksanaan perjanjian/kontrak, diperoleh berdasarkan ketentuan undangundang dan diperoleh berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Ads

Like Dulu Yaa... Terima Kasih