Like Dulu Yaa...Thanks

Download Peraturan tentang Barang Milik Negara

Undang-Undang (UU)
UU No. 17  Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara

Peraturan Pemerintah (PP)
PP No. 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
PP No. 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan
PP No. 38 Tahun 2008 tentang Perubahan Atas PP Nomor 6 Tahun 2006 Tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah
 
Peraturan Menteri Keuangan (PMK)
PMK No. 91/PMK.05/2007 tentang Bagan Akun Standar
PMK No. 96 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penggunaan, Pemanfaatan, Penghapusan, dan Pemindahtanganan Barang Milik Negara
PMK No. 97 Tahun 2007 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara
PMK No.120 Tahun 2007 tentang Penatausahaan Barang Milik Negara
PMK No.171 Tahun 2007 tentang Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Pusat
PMK No. 40 Tahun 2009 tentang Sistem Akuntansi Hibah 
PMK No. 102 Tahun 2009 tentang Rekonsiliasi Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Keuangan Pemerintan Pusat
PMK No. 29 Tahun 2010 tentang Penggolongan dan Kodefikasi Barang Milik Negara


Peraturan Direktorat Jenderal Perbendaharaan/Kekayaan Negara (Perdirjen BN/KN)
Perdirjen BN No. 40 Tahun 2006 tentang Pedoman Akuntansi Persediaan
Perdirjen PBN No. 44 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Reviu Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Perdirjen BN No. 51 Tahun 2008 tentang Pedoman Penyusunan Laporan Keuangan Kementerian Negara/Lembaga
Perdirjen KN No. 07 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pelaksanaan Rekonsiliasi Data Barang Milik Negara dalam rangka Penyusunan Laporan Barang Milik Negara dan Laporan Keuangan Pemerintah Pusat

Note: Bila Anda memiliki informasi terbaru tentang peraturan-peraturan Barang Milik Negara silahkan informasikan ke kami melalui kolom Comment di bawah. Terima kasih atas info dari Anda yang sangat berharga.

Tata Cara Penghapusan BMN yang Berada pada Pengelola Barang

Tata Cara Penghapusan Barang Milik Negara atas Barang Milik Negara yang berada pada Pengelola Barang ditetapkan sebagai berikut:

1. Tahap persiapan penghapusan
Petugas yang bertanggung jawab menangani penghapusan pada Pengelola Barang menyampaikan usulan penghapusan barang yang berada dalam pengurusannya kepada Pengelola Barang dengan dilengkapi data :
1) identitas dan kondisi barang;
2) tempat/lokasi barang;
3) harga perolehan barang bersangkutan; dan
4) alasan usulan penghapusan.

2. Tahap pelaksanaan penghapusan
a. Pengelola Barang menerbitkan keputusan penghapusan Barang Milik Negara     yang berada dalam kewenangannya.
b. Berdasarkan keputusan penghapusan Pengelola Barang melakukan tindak lanjut   penghapusan sesuai ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan ini dan dituangkan dalam berita acara.
c. Berdasarkan berita acara pelaksanaan tindak lanjut tersebut pada huruf b),   Pengelola Barang melakukan penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara.

3. Tahap pelaporan hasil pelaksanaan penghapusan
Pelaksanaan penghapusan dari daftar Barang Milik Negara dicantumkan dalam Laporan Barang Milik Negara Semesteran dan Tahunan.

Tata Cara Penghapusan BMN karena Sebab-Sebab Lain

Pada dasarnya ada 6 (enam) alasan mengapa BMN harus dihapuskan, antara lain:
1. Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang;
2. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain;
3. Penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Penghapusan karena hal-hal yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan;
5. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang;
6. Penghapusan karena sebab-sebab lain.

Tata Cara Penghapusan atas Barang Milik Negara karena sebab-sebab lain ditetapkan sebagai berikut:
a. Tahap persiapan penghapusan
1) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara menyampaikan usul penghapusan barang yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan dilengkapi data :
a.    surat keterangan dari kepolisian/instansi berwenang/hasil audit, sesuai dengan penyebab dari usulan penghapusan;
b.    identitas dan kondisi barang;
c.    tempat/lokasi barang; dan
d.    harga perolehan/perkiraan nilai barang bersangkutan.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan usulan penghapusan;

3) Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan usulan penghapusan.

b. Tahap pelaksanaan penghapusan
1) Pengelola Barang melakukan penelitian untuk menyetujui atau tidak usulan penghapusan barang dari Pengguna Barang terhadap persyaratan/ketentuan dalam butir II.1., butir IV.1.f., dan butir IV.5. Lampiran PMK Nomor 96/PMK.06/2007; 

2) Dalam hal usulan penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya;

3) Dalam hal usulan penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan keputusan persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan;

4) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani;
5) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan membuat berita acara sesuai alasan penghapusan;

6) Tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah penghapusan;

7) Atas dasar dokumen tersebut dalam butir 6), Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

c. Tahap pelaporan hasil pelaksanaan penghapusan

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna Barang sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Tata Cara Penghapusan BMN karena Putusan Pengadilan

Pada dasarnya ada 6 (enam) alasan mengapa BMN harus dihapuskan, antara lain:
1. Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang;
2. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain;
3. Penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Penghapusan karena hal-hal yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan;
5. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang;
6. Penghapusan karena sebab-sebab lain.

Tata Cara Penghapusan atas Barang Milik Negara karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang ditetapkan sebagai berikut:
a. Tahap persiapan penghapusan
1) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara menyampaikan usul penghapusan barang yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang dengan dilengkapi data :
a.    salinan/fotokopi putusan pengadilan, yang telah dilegalisir oleh pejabat berwenang;
b.    identitas dan kondisi barang;
c.    tempat/lokasi barang; dan
d.    harga perolehan barang bersangkutan.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan penghapusan;
   
3) Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola Barang dengan disertai sebab-sebab/penjelasan usulan penghapusan.

b. Tahap pelaksanaan penghapusan
1) Berdasarkan usulan Pengguna Barang, Pengelola Barang melakukan penelitian untuk menyetujui usulan penghapusan barang dengan memperhatikan batas kewenangan pemberian persetujuan penghapusan;
2) Berdasarkan persetujuan Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan surat keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan Barang Milik Negara ditandatangani;

3) Berdasarkan surat keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna dan melakukan pemusnahan yang dituangkan dalam berita acara penghapusan Barang Milik Negara;

4) Tembusan keputusan penghapusan barang dan berita acara penghapusan Barang Milik Negara tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah dilakukan pemusnahan;

5) Atas dasar dokumen tersebut, Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

c. Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan
Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

Tata Cara Penghapusan karena Pemusnahan BMN

Pada dasarnya ada 6 (enam) alasan mengapa BMN harus dihapuskan, antara lain:
1. Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang;
2. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain;
3. Penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Penghapusan karena hal-hal yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan;
5. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang;
6. Penghapusan karena sebab-sebab lain.

Tata Cara Penghapusan atas Barang Milik Negara karena hal-hal yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan ditetapkan sebagai berikut:
a. Tahap persiapan penghapusan
1) Pejabat yang mengurus dan menyimpan Barang Milik Negara menyampaikan usul penghapusan Barang Milik Negara yang berada dalam pengurusannya kepada Kuasa Pengguna Barang, dengan dilengkapi data pendukung sebagai berikut :
a) alasan penghapusan, yang mencerminkan dipenuhinya persyaratan  penghapusan dengan tindak lanjut untuk dimusnahkan yang didukung dengan surat pernyataan dari pejabat yang mengurus barang dan/atau surat keterangan dari pejabat yang berwenang;
b) data Barang Milik Negara yang diusulkan untuk dihapuskan, termasuk keterangan tentang kondisi, lokasi, harga perolehan/perkiraan nilai barang, fotokopi dokumen kepemilikan disertai asli/fotokopi surat keputusan penetapan status penggunaan (untuk bangunan), kartu identitas barang, serta foto/gambar atas Barang Milik Negara dimaksud.

2) Kuasa Pengguna Barang mengajukan usul penghapusan kepada Pengguna Barang disertai dengan penjelasan tindak lanjut penghapusan berupa pemusnahan.

3) Pengguna Barang menyampaikan usul penghapusan barang kepada Pengelola Barang dengan tindak lanjut pemusnahan.


b. Tahap pelaksanaan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan

1) Pengelola melakukan penelitian usul penghapusan untuk menyetujui atau tidaknya usul penghapusan barang dari Pengguna Barang;

2) Dalam hal usul penghapusan tidak disetujui, Pengelola Barang memberitahukan kepada Pengguna Barang disertai dengan alasannya;

3) Dalam hal usul penghapusan disetujui, Pengelola Barang menerbitkan surat persetujuan penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan;

4) Berdasarkan persetujuan dari Pengelola Barang, Pengguna Barang menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan penghapusan ditandatangani;

5) Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan melakukan pemusnahan atas Barang Milik Negara yang dituangkan dalam berita acara pemusnahan;

6) Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan berita acara pemusnahan disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan setelah pemusnahan;

7) Atas dasar dokumen tersebut dalam butir 6), Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

c. Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan

Perubahan Daftar Barang Pengguna atau Kuasa Pengguna Barang sebagai akibat dari penghapusan dengan tindak lanjut pemusnahan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

Tata Cara Penghapusan BMN karena Pemindahtanganan

Pada dasarnya ada 6 (enam) alasan mengapa BMN harus dihapuskan, antara lain:
1. Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang;
2. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain;
3. Penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Penghapusan karena hal-hal yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan;
5. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang;
6. Penghapusan karena sebab-sebab lain.

Tata Cara Penghapusan atas Barang Milik Negara karena pemindahtanganan Barang Milik Negara ditetapkan sebagai berikut:
a. Tahap pelaksanaan penghapusan
1) Berdasarkan persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara dari Pengelola Barang, Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pemindahtanganan Barang Milik Negara ditandatangani;

2) Berdasarkan keputusan penghapusan barang dimaksud, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menghapus Barang Milik Negara tersebut dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dan memindahtangankan Barang Milik Negara kepada pihak yang telah disetujui Pengelola Barang sebagaimana tersebut dalam butir 1);

3) Pemindahtanganan Barang Milik Negara tersebut dalam butir 2) harus dituangkan dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara;

4) Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna berikut berita acara serah terima barang dimaksud disampaikan kepada Pengelola Barang paling lama 1 (satu) bulan sejak serah terima;

5) Atas dasar dokumen tersebut dalam butir 4), Pengelola Barang menghapuskan barang dimaksud dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang apabila barang tersebut ada dalam Daftar Barang Milik Negara.

b. Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan

Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari pemindahtanganan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Tata Cara Penghapusan BMN karena Pengalihan Status

Pada dasarnya ada 6 (enam) alasan mengapa BMN harus dihapuskan, antara lain:
1. Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang;
2. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain;
3. Penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Penghapusan karena hal-hal yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan;
5. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang;
6. Penghapusan karena sebab-sebab lain.

Tata Cara Penghapusan atas Barang Milik Negara karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain ditetapkan sebagai berikut:
a. Tahap pelaksanaan penghapusan
1) Berdasarkan persetujuan pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara dari Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal persetujuan pengalihan status penggunaan barang ditandatangani;
2) Tembusan keputusan penghapusan barang dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang;
3) Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain yang dituangkan dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara.

b. Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan
1) Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang;
2) Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang yang menerima pengalihan Barang Milik Negara dari Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang lain harus mencatat barang dimaksud dalam Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna serta harus mencantumkan barang tersebut dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang.

Ketentuan Umum Penghapusan Barang Milik Negara

Penghapusan Barang Milik Negara dibedakan menjadi:
1.    penghapusan dari Daftar Barang Pengguna pada Pengguna Barang atau dari Daftar Barang Kuasa Pengguna pada Kuasa Pengguna Barang;
2.    penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang.

1.  Penghapusan Barang Milik Negara dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dilakukan dalam hal Barang Milik Negara dimaksud sudah tidak berada dalam penguasaan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang karena salah satu hal di bawah ini:
a. penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang;
b. pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau  
    bangunan kepada Pengguna Barang lain;
c.  pemindahtanganan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan   kepada pihak lain;
d. putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya, atau menjalankan ketentuan undang-undang;
e.  pemusnahan;
f.  sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.

2.   Penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara pada Pengelola Barang  dilakukan karena salah satu hal di bawah ini:
a.  beralih kepemilikannya karena terjadi pemindahtanganan;
b.  menjalankan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya;
c.  menjalankan ketentuan undang-undang;
d.  pemusnahan;
e.  sebab-sebab lain yang secara normal dapat diperkirakan wajar menjadi penyebab penghapusan, antara lain hilang, kecurian, terbakar, susut, menguap, mencair, terkena bencana alam, kadaluwarsa, dan mati/cacat berat/tidak produktif untuk tanaman/hewan/ternak, serta terkena dampak dari terjadinya force majeure.

3.   Penghapusan dilakukan setelah surat keputusan penghapusan diterbitkan oleh  pejabat yang berwenang, yaitu:
a.  Pengguna Barang setelah mendapat persetujuan dari Pengelola Barang,  untuk penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna;
b.  Pengelola Barang, untuk penghapusan dari Daftar Barang Milik Negara.

4.   Pengguna Barang wajib menyampaikan laporan pelaksanaan penghapusan kepada Pengelola Barang dengan dilampiri keputusan penghapusan, berita acara penghapusan, dan/atau bukti setor, risalah lelang, dan dokumen lainnya, paling lambat 1 (satu) bulan setelah serah terima.

5.   Kendaraan bermotor dinas operasional hanya dapat dihapuskan apabila telah berusia sekurang-kurangnya 10 (sepuluh) tahun :
a. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun perolehannya, untuk perolehan dalam kondisi baru;
b. terhitung mulai tanggal, bulan, tahun pembuatannya, untuk perolehan selain tersebut pada huruf a; sebagaimana tercatat sebagai Barang Milik Negara dan tidak akan mengganggu penyelenggaraan tugas pokok dan fungsi kementerian/lembaga yang bersangkutan.

6.   Penghapusan kendaraan bermotor selain tersebut angka 5 dapat dilakukan apabila kendaraan bermotor tersebut hilang, atau rusak berat akibat kecelakaan atau force majeure dengan kondisi paling tinggi 30% (tiga puluh persen) berdasarkan keterangan instansi yang kompeten.

7.   Penghapusan Barang Milik Negara berupa kendaraan bermotor pada kantor perwakilan Pemerintah RI di luar negeri, persyaratannya mengikuti ketentuan negara setempat.

8.   Pemusnahan dapat dilakukan dalam hal:
a.  tidak dapat digunakan, tidak dapat dimanfaatkan, dan tidak dapat dipindahtangankan;
b.  alasan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

9.   Pemusnahan dilakukan dengan cara:
a.  dibakar;
b.  dihancurkan;
c.  ditimbun;
d.  ditenggelamkan dalam laut; atau 
e.  sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Tata Cara Penghapusan BMN pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang

Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Dengan kata lain, penghapusan adalah proses terakhir dari perjalanan hidup Barang Milik Negara. Jika dianalogikan dalam karir manusia, penghapusan dapat didefinisikan sebagai Tahap Pensiun seseorang dari suatu Perusahaan/Instansi.

Kenapa Barang Milik Negara (BMN) yang berada pada Pengguna Barang atau Kuasa Pengguna Barang harus dihapuskan? Pada dasarnya ada 6 (enam) alasan mengapa BMN harus dihapuskan, antara lain:
1. Penghapusan karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang;
2. Penghapusan karena pengalihan status penggunaan Barang Milik Negara kepada Pengguna Barang lain;
3. Penghapusan karena pemindahtanganan Barang Milik Negara;
4. Penghapusan karena hal-hal yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan;
5. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang;
6. Penghapusan karena sebab-sebab lain.

Tata Cara Penghapusan atas Barang Milik Negara karena penyerahan Barang Milik Negara kepada Pengelola Barang ditetapkan sebagai berikut:
a. Tahap pelaksanaan penghapusan
1) Pengguna Barang memperoleh keputusan penetapan penyerahan Barang Milik Negara dengan tata cara sebagaimana diatur dalam Lampiran I tentang Tata Cara Penggunaan;
2) Berdasarkan keputusan penetapan penyerahan Barang Milik Negara dari Pengelola Barang, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang melakukan penghapusan barang dimaksud dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna dengan menerbitkan keputusan penghapusan barang paling lama 1 (satu) bulan sejak tanggal penetapan penyerahan barang ditandatangani;
3) Tembusan keputusan penghapusan dari Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna tersebut disampaikan kepada Pengelola Barang;
4) Berdasarkan keputusan penghapusan, Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang menyerahkan Barang Milik Negara dimaksud kepada Pengelola Barang yang dituangkan dalam berita acara serah terima Barang Milik Negara.

b. Tahap pelaporan pelaksanaan penghapusan
Perubahan Daftar Barang Pengguna dan/atau Daftar Barang Kuasa Pengguna sebagai akibat dari penghapusan harus dicantumkan dalam Laporan Semesteran dan Laporan Tahunan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang.

Persyaratan Penghapusan Barang Milik Negara

Persyaratan Penghapusan Barang Milik Negara dikelompokkan menjadi 2 (dua) bagian:
1.    Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan
2.    Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan

1. Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara selain tanah dan/atau bangunan
adalah sebagai berikut :
a. Memenuhi persyaratan teknis:
1)  secara fisik barang tidak dapat digunakan karena rusak, dan tidak ekonomis apabila diperbaiki;
2) secara teknis barang tidak dapat digunakan lagi akibat modernisasi;
3) barang telah melampaui batas waktu kegunaannya/kadaluarsa;
4) barang mengalami perubahan dalam spesifikasi karena penggunaan, seperti terkikis, aus, dan lain-lain sejenisnya; atau
5) berkurangnya barang dalam timbangan/ukuran disebabkan penggunaan/ susut dalam penyimpanan/pengangkutan.

b.  Memenuhi persyaratan ekonomis,

yaitu lebih menguntungkan bagi negara apabila barang dihapus, karena biaya operasional dan pemeliharaan barang lebih besar daripada manfaat yang diperoleh; atau

c.  Barang hilang, atau dalam kondisi kekurangan perbendaharaan atau kerugian karena kematian hewan atau tanaman.

2. Persyaratan penghapusan Barang Milik Negara berupa tanah dan/atau bangunan adalah sebagai berikut :
a.  barang dalam kondisi rusak berat karena bencana alam atau karena sebab lain di luar kemampuan manusia (force majeure);
b.  lokasi barang menjadi tidak sesuai dengan Rencana Umum Tata Ruang (RUTR) karena adanya perubahan tata ruang kota;
c.  sudah tidak memenuhi kebutuhan organisasi karena perkembangan tugas;
d.  penyatuan lokasi barang dengan barang lain milik negara dalam rangka efisiensi; atau
e.  pertimbangan dalam rangka pelaksanaan rencana strategis pertahanan.

Penghapusan Barang Milik Negara


Penghapusan adalah tindakan menghapus Barang Milik Negara dari daftar barang dengan menerbitkan keputusan dari pejabat yang berwenang untuk membebaskan Pengguna Barang dan/atau Kuasa Pengguna Barang dan/atau Pengelola Barang dari tanggung jawab administrasi dan fisik barang yang berada dalam penguasaannya.

Dengan kata lain, Penghapusan adalah proses terakhir dari perjalanan hidup Barang Milik Negara. Jika dianalogikan dalam karir manusia, penghapusan dapat didefinisikan sebagai Tahap Pensiun seseorang dari suatu Perusahaan/Instansi.


Kenapa Barang Milik Negara (BMN) Harus Dihapuskan? Pada dasarnya alasan  BMN harus dihapuskan, antara lain:


1. Penghapusan Karena Penyerahan BMN Kepada Menteri Keuangan (Pengelola Barang).
Dalam hal ini penghapusan dikarenakan pembubaran instansi pemerintah, karena berakhirnya jangka waktu yang ditugaskan kepada instansi tersebut. Sebagai contoh adalah berakhirnya Badan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Aceh – Nias (BRR Aceh-Nias). Setelah pembubaran BRR Aceh – Nias, seluruh BMN yang dipergunakan dan dibangun BRR dihapusakan dari daftar BMN BRR untuk diserahkan kepada Menteri Keuangan sebagai Pengelola BMN. Untuk selanjutnya BMN tersebut didistribusikan kepada Kementrian/Lembaga Negara Lain (Pengguna Barang Lain) melalui perubahan status penggunaan, dihibahkan kepada Pemerintah daerah atau Lembaga Sosial dan Korban Bencana. Hal lain, Penghapusan ini juga dapat berkaitan dengan  Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara Kepada Kementrian/Lembaga Negara Lain (Pengguna Barang Lain).


2. Penghapusan Karena Pengalihan Status Penggunaan Barang Milik Negara Kepada Kementerian/Lembaga Negara Lain (Pengguna Barang Lain).
Dalam hal ini penghapusan dikarenakan BMN pada suatu intansi dinilai berlebih dan tidak dipergunakan (idle). Sehingga dikembalikan kepada Menteri Keuangan (Pengelola BMN) guna dioptimalkan penggunaannya atau didistribusikan kepada instansi lain yang dinilai membutuhkan. Sebagai contoh adalah penghapusan BMN berupa tanah idle suatu Kementerian untuk dipergunakan oleh Kementerian/Lembaga lain sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya (TUPOKSI).


3. Penghapusan Karena Pemindahtanganan Barang Milik Negara.

Dalam hal ini Penghapusan dilakukan karena BMN beralih kepemilikannya dan tidak lagi menjadi Barang Milik Negara. Adapun cara pemindahtanganannya, yaitu melalui :
1.    Penjualan (Lelang);
2.    Tukar Menukar (Ruilslag);
3.    Hibah;
4.    Penyertaan Modal Pemerintah.


4. Penghapusan karena hal-hal yang mengharuskan dilakukannya pemusnahan.
Dalam hal ini Penghapusan dilakukan karena BMN dinilai sudah tidak dapat digunakan maupun dipindahtangankan karena pertimbangan sesuai dengan peraturan yang berlaku. Sebagai contoh BMN yang telah melampaui batas penggunaan/kadaluarsa, mengalami perubahan dalam spesifikasi (Menyusut, Terkikis, Rusak, Aus, dll), Selisih kurang dalam timbangan/ukuran karena penggunaan/susut dalam penggunaan/ pemanfaatan,  Mati, bagi Tanaman atau Hewan/Ternak. Hal lain, Penghapusan ini juga dapat berkaitan dengan  penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang.


5. Penghapusan karena adanya putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan sudah tidak ada upaya hukum lainnya atau penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang.
Dalam hal ini, penghapusan dilakukan karena putusan pengadilan atau penghapusan dilakukan karena menurut ketentuan undang-undang mewajibkan dilakukan penghapusan. Sebagai contoh adalah BMN berupa tanah yang digugat/disengketakan, dan setelah ada putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap dinyatakan bukan sebagai Barang Milik Negara. Sedangkan contoh penghapusan untuk menjalankan ketentuan undang-undang adalah penghapusan BMN karena terbitnya UU otonomi daerah yang mengatur pemisahan Barang Milik Negara menjadi Barang Milik Daerah.


6. Penghapusan karena sebab-sebab lain.

Dalam hal ini Penghapusan dilakukan berdasar pertimbangan Force Majeure, pertimbangan dalam rangka rencana strategis pertahanan, pertimbangan hilang/ kekurangan/kerugian baik karena kelalaian Bendahara/Pengelola maupun kelalaian pegawai/pengguna. Untuk BMN yang hilang/rusak karena kelalaian pengguna/pengurus barang selain dilaksanakan proses penghapusan BMN, juga dilaksanakan Tuntutan Perbendaharaan dan Tuntutan Ganti Rugi (TP/TGR).

Formula Tarif Sewa Barang Milik Negara

Besarnya biaya sewa Barang Milik Negara dihitung dengan formula sebagai berikut:
1.    Formula Sewa Tanah Kosong
St = 3,33 % x (Lt x Nilai tanah)

Keterangan:
a.  St = Sewa tanah
Lt = Luas tanah (M2)
Nilai Tanah = Nilai tanah berdasarkan hasil penilaian dengan estimasi terendah menggunakan NJOP (per M2)
b.  Luas tanah dihitung berdasarkan pada gambar situasi/peta tanah atau sertifikat tanah dalam meter persegi.

2. Sewa Tanah dan Bangunan

Stb = (3,33% x Lt x Nilai tanah) +( 6,64% x Lb x Hs x Nsb)
Keterangan:
a. Lb = Luas lantai Bangunan (M2)
Hs = Harga satuan bangunan standar dalam keadaan baru (Rp/M2)
Nsb = Nilai sisa bangunan (%)
  • Penyusutan untuk bangunan permanen = 2 % / tahun
  • Penyusutan untuk bangunan semi permanen = 4 % / tahun
  • Penyusutan untuk bangunan darurat = 10 % / tahun
  • Penyusutan maksimal 80 %
b.  Luas bangunan dihitung berdasarkan luas lantai bangunan sesuai gambar dalam meter persegi.
c.   Harga satuan bangunan
  • Harga Satuan bangunan per M2 sesuai klasifikasi/tipe dalam keadaan baru berdasarkan keputusan pemerintah daerah kabupaten/kota setempat pada tahun yang bersangkutan. 
  • Harga satuan tertinggi rata-rata per M2 bangunan bertingkat untuk Bangunan Gedung Negara.
Jumlah lantai bangunan
Harga satuan per M2 tertinggi
Bangunan 1 lantai
1,000 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 2 lantai
1,090 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 3 lantai
1,120 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 4 lantai
1,135 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 5 lantai
1,162 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 6 lantai
1,197 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 7 lantai
1,236 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 8 lantai
1,265 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 9 lantai
1,299 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 10 lantai
1,333 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 11 lantai
1,364 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 12 lantai
1,393 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 13 lantai
1,420standar harga gedung bertingkat
Bangunan 14 lantai
1,445 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 15 lantai
1,468 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 16 lantai
1,489 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 17 lantai
1,508 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 18 lantai
1,525 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 19 lantai
1,541 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 20 lantai
1,556 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 21 lantai
1,570 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 22 lantai
1,584 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 23 lantai
1,597 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 24 lantai
1,610 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 25 lantai
1,622 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 26 lantai
1,634 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 27 lantai
1,645 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 28 lantai
1,656 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 29 lantai
1,666 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 30 lantai
1,676 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 31 lantai
1,686 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 32 lantai
1,695 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 33 lantai
1,704 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 34 lantai
1,713 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 35 lantai
1,722 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 36 lantai
1,730 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 37 lantai
1,738 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 38 lantai
1,746 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 39 lantai
1,754 standar harga gedung bertingkat
Bangunan 40 lantai
1,761 standar harga gedung bertingkat

d. Dalam hal sisa bangunan menurut umur tidak sesuai dengan kondisi nyata, maka Nsb ditetapkan berdasarkan kondisi bangunan sebagai berikut:
- baik = 85% s.d. 100 % siap pakai/perlu pemeliharaan awal
- rusak ringan = 70% s.d. < 85% rusak sebagian non struktur
- rusak berat = 55% s.d. < 70% rusak sebagian non struktur/struktur
- rusak berat = 35% s.d. < 55% rusak sebagian besar non struktur/struktur

Sewa Prasarana Bangunan
Sp = 6,64% x Hp x Nsp
a.  Keterangan:
Sp   = sewa prasarana bangunan (Rp/tahun)
Hp   = harga prasarana bangunan dalam keadaan baru (Rp)
Nsp  = nilai sisa prasarana bangunan (%)
b.  Besar penyusutan/tahun dihitung dengan ketentuan:
- pekerjaan halaman = 5 %
- mesin/instalasi = 10 %
- furniture/elektronik = 25 %
- penyusutan maksimal = 80 %


3.    Sewa Selain Tanah dan/atau Bangunan

Formula tarif sewa ditetapkan oleh masing-masing pengguna barang berkoordinasi dengan instansi teknis terkait.

Ads

Like Dulu Yaa... Terima Kasih